Pemerintah Arab Saudi terus memperkuat regulasi penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah demi memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban jemaah. Memasuki musim 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sejumlah kebijakan baru mulai diberlakukan, mulai dari sistem visa terintegrasi, kewajiban pemesanan akomodasi resmi, hingga pengawasan ketat terhadap jemaah non-izin.
Salah satu langkah paling krusial adalah penguatan sistem perizinan visa Umrah. Seluruh jemaah diwajibkan mengajukan visa melalui platform resmi Nusuk Masar, yang mengintegrasikan layanan pemesanan hotel, transportasi, serta perizinan masuk ke area suci. Tanpa bukti pemesanan hotel bersertifikasi dari Kementerian Pariwisata dan Pertahanan Sipil Saudi, visa tidak akan diterbitkan. Kebijakan ini efektif diberlakukan mulai pertengahan 2025 menjelang musim Haji 1447 H.
Terasmuslim.com – Pemerintah Arab Saudi terus memperkuat regulasi penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah demi memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban jemaah. Memasuki musim 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sejumlah kebijakan baru mulai diberlakukan, mulai dari sistem visa terintegrasi, kewajiban pemesanan akomodasi resmi, hingga pengawasan ketat terhadap jemaah non-izin.
Salah satu langkah paling krusial adalah penguatan sistem perizinan visa Umrah. Seluruh jemaah diwajibkan mengajukan visa melalui platform resmi Nusuk Masar, yang mengintegrasikan layanan pemesanan hotel, transportasi, serta perizinan masuk ke area suci. Tanpa bukti pemesanan hotel bersertifikasi dari Kementerian Pariwisata dan Pertahanan Sipil Saudi, visa tidak akan diterbitkan. Kebijakan ini efektif diberlakukan mulai pertengahan 2025 menjelang musim Haji 1447 H.
Dalam penyelenggaraan Haji, pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya koordinasi awal. Tahapan persiapan sudah dimulai sejak Juni 2025, mencakup penetapan kuota nasional, kontrak hotel dan transportasi, serta finalisasi daftar jemaah. Seluruh proses ini harus rampung sebelum 1 Syawal 1447 H atau sekitar akhir Maret 2026.
Kebijakan ini juga menindaklanjuti banyaknya kasus pelanggaran pada musim sebelumnya. Tercatat lebih dari 269 ribu individu tanpa izin resmi ditolak masuk ke Mekah selama musim Haji 2025. Atas dasar ini, Saudi memperketat sistem perbatasan dan memberlakukan sanksi tegas seperti deportasi, denda, hingga larangan masuk hingga 10 tahun.
Dari sisi pelayanan, Arab Saudi juga terus berinovasi. Teknologi seperti kamera pintar, drone pengawas, dan jalur “white roads” diterapkan untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan keselamatan jemaah. Sementara di Madinah, proyek Rua Al Madinah terus digenjot untuk menambah kapasitas akomodasi dan memperluas kawasan ziarah.
Dengan meningkatnya jumlah peminat ibadah ke Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi berharap kebijakan terbaru ini menjadi langkah maju dalam menata Haji dan Umrah agar lebih tertib dan berkesan. Bagi calon jemaah, kesiapan dokumen, pemahaman regulasi, dan disiplin waktu akan menjadi kunci utama dalam menyambut panggilan suci tahun 2026.
